“MARKUS” DAN MASA DEPAN INDONESIA

Dalam beberapa minggu terakhir ini, negara NKRI digemparkan oleh isu makelar kasus (markus) yang menyedot perhatian publik nasional dan internasional. Ini merupakan isu lama yang terakumulasi secara permanen dan menguap pada minggu-minggu terakhir ini. Pertanyaan besar dan penting ialah, mengapa markus begitu diminati dan menjadi mata pencaharian dari orang-orang yang justru berada paling depan melawannya?
ISU LAMA. Jika kita mengikuti perkembangan sejarah pendek Indonesia, aksi markus bukanlah hal baru tetapi telah ada sejak lama (kompas, 14 April 2010), sejak negara membentuk organ-organ hukum yang bertugas menjaga kestabilaan kehidupan sosial dan masyarakat, dari segi tatanan hukum. Memainkan kasus memang sudah lama dan cukup dikenal oleh masyarakat tetapi masyarakat tidak mampu untuk sampai kepada mengajukannya ke meja hukum secara adil, karena kurang-kurangnya bukti-bukti. Mengapa sulit mendapatkan bukti-bukti? Karena seluruh permainan kasus itu berada di tangan pemegang kendali yaitu aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan). Malah banyak orang ditakutkan dengan ancaman “anda mau bayar atau kasus diteruskan”. Memang secara kasat mata, pekerjaan para penjaga tatanan hukum dibilang berhasil dalam arti semua kasus dapat berhenti secara “aman” dan tanpa diketahui publik. Tetapi ini menyimpan sejuta tanda tanya bagi beberapa pihak yang mengerti dengan baik tentang hukum, walaupun mereka juga tidak berani melawannya.
Ibaratkan bisul yang telah lama tumbuh dan siap terpecah sendiri karena desakan kuat dari dalam, maka markus juga akhirnya terkuak ke publik dengan tanpa direkayasa. Susno Djuadi (mantan Kabereskrim POLRI) yang sebelumnya pemegang kendali di kepolisian bagian Bareskrim, akhirnya mencoba memecahkan bisul kebobrokan aktifitas markus itu sebelum ia terpecah sendiri. Dari satu sisi, ini adalah keberanian Susno Djuadi, walapun masih menyimpan banyak tanda tanya yang perlu ditelaah lebih lanjut. Tetapi tabir praktek markus yang tersembunyi itu paling tidak mucul ke permukaan dan menghentakkan banyak pihak yang terkait erat dengan aktifitas ini. Masyarakatpun berharap bahwa akan semakin banyak kasus yang dimainkan sebelumnya diungkapkan secara terbuka dan diselesaikan secara adil, serta dibawa ke panggung hukum. Inilah kemajuan sementara namun luar biasa, bahwa secara perlahan dan pasti Indonesia mulai memasuki babak baru dalam proses pemberantasa korupsi dan praktek kejahatan dalam bidang hukum.
Nilai positip kehadiran KPK dan SATGAS. Kita boleh berbangga, walaupun belum puas juga, dengan kehadiran dua lembaga yang dibentuk pemerintah yaitu KPK dan SATGAS. Walaupun pekerjaan mereka belum menemukan titik terang yang sangat signifikan (karena alasan kehati-hatian), namun kehadiran kedua lembaga ini menjadi ancaman tersendiri kepada para penegak hukum lainnya. Karena itu tidak heran jika pada akhir tahun 2009 dan awal 2010, muncul istilah diskriminasi KPK. Kasus Aulia Pohan, Century dan beberapa kasus nasional lainnya yang cukup populer, adalah hasil kerja keras kedua lembaga ini, KPK terutama. Kehadiran lembaga ini mempunyai nilai positip karena menjadi pengontrol kepada lembaga penegak hukum lainnya. Penegak hukum tidak lagi sesuka hati memutuskan perkara tetapi ketika memutuskan perkara, mereka masih mengingat bahwa ada lembaga lain yang turut mengontrol.
Memang kita mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dalam perjalanan sejarah bangsa, secara khusus pada beberappa dekade terakhir ini, mereka belum memihak kepada rakyat seratus persen. DPR dalam dua periode terakhir ini, nampaknya cukup bekerja untuk masyrakat, walaupun sering jatuh juga dalam ideologi partai. Dengan demikian mereka lupa bahwa ideologi parti tidak bisa mencerminkan aspirasi seluruh bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Ideologi keagamaan misalnya tidak dapat direpkan untuk memwakili seluruh masyrakat Indonesia. Ideologi tradisonal dan yang lainnya juga tidak dapat mewakili seluruh aspirasi rakyat Indonesia. Memang anggota dewan masih harus kerja keras untuk warga Indonesia secara universal.
MASA DEPAN POSITIP. Melihat beberapa masalah dan kasus yang terjadi akhir-akhir ini, iklim positip dalam bidang hukum khususnya, nampaknya cukup menjanjikan dan mempunyai titik cerah yang kecil dan berpotensi menjadi besar. Menjanjikan dalam arti bahwa hukum telah menyentuh mereka yang sulit disentuh hukum. Sentuhan ini menjadi fenomena positip bagi perjalanan bangsa Indonesia ke masa depan. Beberapa pejabat POLRI (para jendral bintang tiga), petinggi di Kejaksaan, pengacara, ahli hukum, yang sebelumnya sulit dijangkau oleh hukum, sekarang makin gamapang dibawa ke muka hukum.
Melihat dari situasi ini, kama kita boleh berbangga kepada anak cucu kita bahwa angkatan kita telah mempersiapkan jalan yang baik ke alam penataan hukum yang benar dan berwibawa. Paling kurang, kita tidak akan lagi dicaci maki oleh anak cucu kita bahwa kita telah merusak tatanan hukum. Markus yang menjadi bakteri dan virus kuat dalam tubuh tatanan hukum, pelan-pelan dapat diangkat dan dibuang ke luar.
Tetapi itu tergantung juga kepada visi dan misi dari pemerintah sebagai pemegang kendali perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Jika perhatian ke arena hukum ini berkurang, maka markus akan lahir dan bekembang kembali dengan sangat subur, karena bibitnya belum dimusnahkan secara tuntas. Tetapi kita boleh bermimpi bahwa tatanan hukum sedang menunjukkan perbaikan yang sangat berarti dalam masa-masa yang akan datang.

sergio
(Roma, 14 April 2010)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s